Uncategorized

Tugas 1. BANK

Bank
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk¬-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Klasifikasi Bank :
Berdasarkan pasal 5 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank berdasarkan undang-undang, yaitu :
1. Bank umum adalah : Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dalam usahanya terutama dalam memberikan kredit jangka pendek.
2. Bank Perkreditan Rakya adalah : Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Fungsi Bank
Bank sebagai lembaga perantara keuangan memberikan jasa – jasa keuangan baik kepada pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana bank – bank melakukan beberapa fungsi dasar sementara tetap menjalankan kegiatan rutinnya di bidang keuangan. Fungsi dasar dan bank dapat dilihat dan keterangan berikut. Bank memiliki fungsi pokok sebagai berikut :
1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
2. Menciptakan uang
3. Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat
4. Menawarkan jasa – jasa keuangan lain.
5. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan intemasional
6. Menyediakan pelayanan penyimpanan untuk barang – barang berharga.
7. Menyediakan jasa – jasa pengelolaan dana

Tugas Bank :
1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter :
a. Menetapkan sasaran monter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkannya.
b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara termasuk tetapi tidak terbatas pada :
– Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing
– Penetapan tingkat diskonto
– Penetapan cadangan wajib minimum dan
– Pengaturan kredit dan pembiayaan
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran :
a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas jasa sisa pembayaran
b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya
c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi bank

Peranan dan Tugas Bank Sentral :
Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral atau sering juga disebut Bank to bank dalam pembangunan memang penting dan sangat dibutuhkan keberadaanya. Tugas – tugas Bank Indonesia adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Sesuai UU RI nomor 23 tahun 1999 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan Rupiah.

Likuiditas Bank :
Definisi Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Definisi Likuiditas Bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek.
Pada kali ini kita akan mempelajari tentang likuiditas bank secara umumnya, dimana fungsi dari likuiditas secara umum untuk :
1. Menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari.
2. Mengatasi kebutuhan dana yang mendesak;
3. Memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan;
4. Memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan.

Dari sudut aktiva, Likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (cash), sedangkan dari sudut pasiva, Likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio reliabilitas.

Kebijakan BI Dalam Mendorong Kredit Agro Bisnis
Beranjak dari perjalanan perekonomian kita satu tahun terakhir ini, serta masih tingginya ketidakpastian global dewasa ini, satu pelajaran penting yang dapat ditarik dalam upaya memperkuat perekonomian nasional ke depan adalah pentingnya strategi yang tepat dan responsif dalam pengelolaan dan pengembangan sector pertanian agar semakin memiliki ketahanan yang baik. Ketahanan sektor pertanian yang semakin baik tidak hanya mendorong sektor pertanian untuk akan dapat menyerap risiko dampak kenaikan harga global seperti terjadi dewasa ini, namun juga dapat berkontribusi strategis pada peningkatan potensi pertumbuhan ekonomi ke depan.
Namun demikian, memang tantangan di sektor pertanian yang dihadapi di depan mata masih cukup berat. Menurut Bp. Bayu Krisnamurthi, Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan dalam sebuah seminar beberapa hari yang lalu :
– Untuk mengembalikan daya dukung pantai utara Jawa sebagai infrastruktur dasar pertanian nasional, dibutuhkan reinvestasi jangka panjang sekitar Rp100 triliun untuk 5-10 tahun ke depan.
– Investasi yang sama juga diperlukan untuk pembukaan wilayah pertanian di luarJawa;
– Untuk itu selain diperlukan anggaran multi-tahun, juga multi-komitmen dari pemerintah (yang berganti tiap 5 tahun) sebagai penyedia infrastruktur pertanian;
– Investasi diperlukan untuk memperbaiki bendung, membangun jaringan irigasi, dan membenahi SDM (data Departemen PU: 50 dari 106 bendung di tanah air dalam kondisi rusak).
– Pemerintah daerah pun diharapkan komitmennya untuk mengalokasikan anggaran yang memadai kepada sektor pertanian;
– Produktivitas lahan di Indonesia masih rendah. Dari 7,4 juta hektar lahan, hanya dapat ditanami 1,6 kali dalam setahun, yang menunjukkan indeks pertanaman yang rendah.

Dari gambaran tadi, dapat terlihat bahwa penyediaan infrastruktur pertanian menjadi aspek yang sangat penting dan tidak dapat ditunda-tunda. Tentunya hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah dengan didukung komitmen tinggi dan penyediaan anggaran yang memadai. Di sisi lain, secara umum pelaku usaha di industri agro bisnis (terutama yang berskala menengah dan besar) tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari perbankan. Hal ini terlihat dari data kredit perbankan ke sektor pertanian yang tumbuh pesat selama setahun terakhir (Juni 2007-2008), yakni mencapai 30,7%.

Dalam data statistik perkreditan di Bank Indonesia, sektor pertanian dibagi ke dalam 8 sub-sektor, yakni tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pemotongan kayu (logging), perburuan, sarana pertanian, dan lainnya. Namun jika ditelaah lebih jauh, pertumbuhan yang pesat tersebut ternyata hanya terjadi pada kredit berskala besar sedangkan kredit UMKM yang meliputi kredit mikro (s.d. Rp50 juta), kecil (Rp50 juta – Rp500 juta), dan menengah (Rp500 juta – Rp5 miliar) yang disalurkan ke sektor pertanian hanya tumbuh 20% selama periode yang sama. Perkembangan kredit ke sektor pertanian ini ditengarai merupakan pengaruh kenaikan harga komoditas pertanian di pasar internasional yang terjadi selama hampir 2 tahun terakhir, yang mendorong lonjakan ekspansi penyaluran kredit ke debitur besar di sektor pertanian. Berkenaan dengan kondisi ini saya ingin mengingatkan kepada kalangan perbankan agar “euphoria” penyaluran kredit ke sektor yang sedang naik daun ini tidak mengorbankan prinsip prudential banking dan kelestarian lingkungan, mengingat porsi terbesar kredit tersebut diambil oleh para debitur besar.
Kembali ke peran Bank Indonesia di sektor ini, perlu saya tekankan bahwa sejak berlakunya UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia (sebagaimana diamandemen dengan UU No.3/2004), maka kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung peningkatan iklim usaha atau sektor riil telah mengalami perubahan mendasar. Perubahan tersebut adalah bahwa Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan bantuan keuangan atau kredit likuiditas secara langsung seperti di masa lalu, namun bantuan yang diberikan lebih bersifat tidak langsung, antara lain melalui regulasi dan fasilitasi dalam peran-peran strategis. Dengan kata lain, Bank Indonesia tidak secara khusus mendesain suatu kebijakan dalam bidang perkreditan secara sektoral. Kebijakan Bank Indonesia lebih diarahkan untuk mendukung pengembangan UMKM, terutama yang berbasis komoditas unggulan, agar dapat dibiayai oleh perbankan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk pengaturan (ketentuan) dan pemberian bantuan teknis (khususnya melalui perbankan) serta kerjasama dengan pemangku kepentingan (departemen, lembaga donor dan lembaga terkait pemberdayaan UMKM). Di dalam kebijakan yang bersifat lintas sektoral tersebut, terdapat kegiatan-kegiatan yang berupaya mendukung pengembangan sector agribisnis.

Komentar :
Menurut saya Kebijakan Bank Indonesia itu seharusnya kesemua sektor tidak hanya sektor tertentu yang memiliki komoditas unggulan. Karena dengan biaya yang merata bisa menstabilkan perkembangan dari segala sektor. Sektor pertanian pun perlu mendapat akomodasi biaya yang mencukupi agar hasil dari pertanian itu bisa menghasilkan keuntungan yang banyak dan kualitas yang baik.

Sumber : Kebijakan Bank BI Dalam Mendorong Kredit Agro Bisnis

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kalender

Maret 2011
S S R K J S M
« Okt   Mei »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
%d blogger menyukai ini: